Membangun Profesi Akuntan Publik Kelas Dunia

1/25/2019 6:06:15 PM

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan meneguhkan komitmen Kementerian Keuangan untuk melakukan berbagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas akuntan publik.

Oleh : Dewi Hariyani (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan)

Sejak bergabung dengan negara-negara G-20, Indonesia menyepakati perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Peran akuntan publik tentunya tak dapat dikesampingkan sebagai pihak yang menjembatani antara manajemen dan pemilik. Akuntan publik yang berintegritas dan profesional diperlukan sering dijadikan sinyal oleh investor mengenai kualitas suatu perusahaan.

Berdasarkan data dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Kementerian Keuangan, diketahui bahwa per 21 Januari 2019, jumlah akuntan publik yang aktif adalah 1.368 orang publik, yang 26,1% di antaranya berumur lebih dari 60 tahun, 25,6% berumur 50-59 tahun, 28,8% berumur 40-45tahun, sedangkan sisanya berumur kurang dari 40 tahun. Fakta lain menunjukkan bahwa pertambahan jumlah akuntan publik baru merosot tajam dari 212 izin baru di tahun 2017 menjadi 86 selama tahun 2018.

Anggapan berbagai pihak tentang sanksi yang diterapkan oleh Undang-undang Akuntan Publik menjadi tantangan berat bagi akuntan publik dan calon akuntan publik memasuki profesi ini. Terlebih sejak adanya sanksi pencabutan izin salah seorang akuntan publik di tahun 2017 dan sanksi pembatasan izin untuk rekan kantor akuntan publik sekelas Big 4 di tahun 2018.

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Menteri Keuangan ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik belum sepenuhnya mematuhi standar profesional. Profesi akuntan publik dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang terpelihara, serta kepatuhan pada standar profesional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Seperti diketahui, saat ini tuntutan standar audit semakin ketat sehingga akuntan publik harus lebih berkeringat dan melakukan perbaikan manajemen kantornya untuk meningkatkan kualitas pemberian jasa.

Hal ini tentunya harus disikapi dengan bijak. Perubahan cara pandang perlu dilakukan. Sanksi hendaklah tidak dijadikan sebagai momok untuk masuk ke dunia profesi akuntan publik, melainkan sebagi tantangan yang harus dihadapi bersama antara akuntan publik, regulator, dan asosiasi profesi.  “Pekerjaan rumah” besar bagi regulator dan asosiasi untuk kembali menata profesi akuntan publik yang belakangan ini dilihat sudah tidak menarik lagi, ditandai dengan banyaknya akuntan publik yang beralih profesi.

Fakta menunjukkan bahwa profesi akuntan publik tidak menjadi pilihan utama mahasiswa akuntansi untuk berkarier, ditambah lagi tingkat kelulusan ujian Certified Public Accountant (CPA) yang relatif rendah, itu pun tidak semua akan terjun ke profesi akuntan publik.

Antusiasme para pemegang sertifikasi CPA untuk memperluas kariernya di kancah ASEAN melalui ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) juga tergolong rendah. Data menunjukkan, per 31 Desember 2018, jumlah pemegang ASEAN CPA di Indonesia adalah 559.  Jumlah tersebut kalah dengan Malaysia yang sudah membukukan 594 ASEAN CPA, diikuti Thailand dan Singapura dengan 472 dan 386 ASEAN CPA.

Apakah tantangan profesi ini sebanding dengan peluang yang ada? Ini menjadi pertanyaan besar bagi PPPK dan asosiasi profesi. Perlu upaya nyata untuk memperbaiki kondisi yang ada, tentu dengan kerja sama berbagai pihak. Pelaksana tugas Kepala PPPK Dr. Adi Budiarso, Ak., M.Acc., FCPA menegaskan komitmen pimpinan Kementerian Keuangan untuk melakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas akuntan publik dengan cara melakukan (1) kajian peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong tumbuhnya profesi, (2) sosialisasi kepada pengguna jasa dan akademisi untuk membantu membuka peluang bagi akuntan publik, (3) sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memperkuat ketentuan wajib audit atas laporan keuangan, dan (4) upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja regulator dan layanan antara lain dengan diluncurkannya aplikasi kertas kerja audit berbasis risiko/Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS) hasil kerja sama PPPK dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Gaung profesi akuntan publik harus sampai kepada para calon CPA untuk menumbuhkan antusiasme generasi penerus CPA terjun ke profesi akuntan publik.

PPPK memprakarsai dan mendorong kegiatan seperti Career Expo yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2019 dan juga kompetisi akuntansi dan audit dalam acara CPA Days. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat mahasiswa berkarir di profesi ini. Ke depan, PPPK akan terus berupaya memajukan profesi akuntansi baik dalam bentuk pembinaan maupun pengawasan yang mengedepankan perbaikan da

Penyunting: Suryadi | Fotografer: Rifki O. Mulyawan



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan