Sosialisasi Penilaian Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah di Surabaya

11/23/2016 3:58:00 PM

            Surabaya, 23/11/2016 Kemenkeu – Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penilaian Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada hari Selasa, 22 November 2016, bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I, Jawa Timur. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 170 Penilai Publik, Pegawai Pemerintah Daerah, Kejaksaan, serta instansi lainnya. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan ganti rugi pada pengadaan tanah.

            Ibu Arie Yuriwin selaku Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) DIY membuka sesi pertama. Beliau memaparkan bahwa sebagian besar permasalahan dalam ganti kerugian pada pengadaan tanah adalah perbedaan persepsi antara pihak-pihak terkait. Selanjutnya, Beliau menjelaskan mengenai tahapan-tahapan ganti kerugian pada pengadaan tanah secara umum, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

            Pada sesi kedua, Bapak Dadan Kuswardi selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya memaparkan materi mengenai PPPK sebagai pembina profesi keuangan, dalam hal ini Penilai. Beliau juga menjelaskan secara umum mengenai profesi penilai.

Bapak Hamid Yusuf, selaku Ketua Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI), memberikan materi mengenai Penilaian pada sesi ketiga. Dalam penjelasan beliau, Penilai sangat dibutuhkan dalam hal pengadaan tanah untuk menentukan nilai yang wajar oleh pihak yang professional dan independen, sehingga adil bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, Beliau juga menjelaskan hal-hal teknis dalam proses penilaian ganti kerugian pada pengadaan tanah.

Sosialisasi ditutup setelah sesi tanya jawab. Secara umum, peserta sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi, dilihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan serta menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing instansi. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat berjalan dengan baik dan adil sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan