Workshop Peningkatan Kepatuhan Penilai Publik dan KJPP

12/9/2016 3:29:33 PM

    Bertempat di Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/12/2016) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menggelar workshop bertajuk "Peningkatan Kepatuhan Penilai Publik dan KJPP".  Lokakarya tersebut menghadirkan empat narasumber, tiga di antaranya dari PPPK dan satu ahli hukum dari Universitas Brawijaya.

     Sesi pagi yang dipandu oleh Hendrianto Eko S. diisi topik "Evaluasi terkait kewajiban penyusunan dan penyampaian Sistem Pengendalian Mutu KJPP" oleh Triyanto (Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya) dan "Alat Bukti dan Pembuktian Kesalahan (Schuld) Praktik Profesi Penilai di Indonesia" oleh Dr. M. Achsin (ahli hukum).

    Dalam paparannya, Triyanto menekankan perlunya desain dan implementasi sistem pengendalian mutu yang baik di tiap kantor jasa penilai publik (KJPP).  Menilik banyaknya KJPP yang belum menyerahkan desain SPM ke PPPK, Triyanto mendorong KJPP untuk segera merancang sistem yang diharapkan dapat menjaga kualitas jasa dan mendiskusikan isi kebijakan dan prosedur dalam SPM masing-masing KJPP guna memperoleh masukan.

    "Implementasi SPM tercermin dalam standard operating procedures (SOP) dan aktivitas keseharian di KJPP, misalnya penilaian risiko (risk assessment) sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan perikatan dengan klien," ujar Triyanto.

    Beberapa peserta yang terdiri dari para penilai berkategori A dan P mengusulkan diadakannya lokakarya bertopik SPM, namun Triyanto berpendapat bahwa bentuk pendampingan adalah lebih tepat dan efektif dalam membimbing KJPP merancang SPM mereka.  Hal ini mengingat desain SPM bersifat unik sesuai kondisi masing-masing kantor.  Moderator Hendrianto yang juga merupakan Kasubbid Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya turut mengungkapkan hasil pengamatannya, workshop SPM kurang efektif karena peserta workshop tidak punya waktu untuk berbagi materi sekembalinya ke kantor lantaran padatnya penugasan.  Dengan demikian ia pun menyarankan bentuk pendampingan dalam penyusunan sistem pengendalian mutu.

    Melanjutkan materi pertama, M. Achsin mengupas materi kedua mengenai alat bukti dan pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Materi ini dirasa penting untuk disampaikan lantaran profesi penilai publik berpotensi digugat ke pengadilan ketika ada pihak yang tidak puas dengan laporan penilaian yang diterbitkan.

    Secara sistematis Achsin menjelaskan dan memberikan ilustrasi terkait alat bukti dan pembuktian dalam ranah hukum pidana.  Ia menjabarkan lima modus operandi kejahatan keuangan yang berada di seputar profesi penilai yakni penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyimpangan dalam pemberian kredit (kredit macet), pelelangan aset atas kredit macet, pailit, PKPU, dan/atau likuidasi badan hukum, penyimpangan dalam tukar guling (ruilslag), dan manipulasi tanah (ganti rugi).

    Tanya jawab kasus-kasus hukum yang melibatkan penilai publik berlangsung seru hingga istirahat makan siang.

    Sesi ke-3 dan ke-4 diisi oleh Dadan Kuswardi (Kepala Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya) dan Azwar Fauzi (Kepala Subbidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya), dipandu oleh Triyanto.

    Secara garis besar, Dadan menyegarkan ingatan peserta workshop tentang profesi ini dengan menjelaskan beberapa poin penting dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, antara lain definisi, bidang jasa, hak, KJPP asing, perizinan, dan pengawasan.  Lebih lanjut, Dadan memberi pemahaman lebih dalam mengenai pengawasan atas profesi penilaian publik yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu. 

    Berbeda dengan pemeriksaan berkala yang dijalankan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan, pemeriksaan sewaktu-waktu dilaksanakan berdasarkan satu dari tiga faktor: hasil pemeriksaan berkala yang memerlukan tindak lanjut, pengaduan masyarakat, dan informasi lain yang perlu ditindaklanjuti.  Walaupun demikian, PPPK secara kritis akan menelaah pengaduan yang masuk sebelum memutuskan apakah akan dilanjut dengan pemeriksaan sewaktu-waktu atau tidak.

    Dadan juga merinci prosedur pemeriksaan sejak persiapan pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan.  Lingkup pemeriksaan yang berupa administratif dan teknis menghasilkan temuan beragam yang dijelaskan kemudian oleh Azwar Fauzi.

    Sepanjang pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu atas PP, KJPP, dan Cabang KJPP dalam tahun 2015 dan 2016, PPPK menemukan beberapa temuan, antara lain temuan administratif yang antara lain menyangkut laporan penilaian yang tidak sesuai dengan penugasan penilaian yang tercantum dalam perikatan dengan klien (PMK pasal 34 ayat (2)) dan revisi laporan penilaian yang tidak sesuai ketentuan (PMK pasal 34 ayat (5)).  Dari aspek teknis, selain menyangkut format, Fauzi menyebutkan beberapa temuan perihal prosedur dan teknis penilaian yakni penilaian secara umum, penilaian tanah dan bangunan, properti komersial, properti perkebunan, properti personal, dan pengadaaan tanah.

    PPPK berharap penyelenggaraan workshop ini akan meningkatkan profesionalisme PP, KJPP, dan Kantor Cabang KJPP dalam meningkatkan kepatuhan profesi terhadap peraturan dan standar penilaian yang berlaku. (sur/rin/prim)



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan