PPL Penilai Publik di Denpasar: SPI 366 Penilaian untuk Tujuan Lelang

5/8/2017 5:07:32 PM

DENPASAR 08/05/2017 PPPK. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Penilai Publik dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penilai Publik selama dua hari di Denpasar pada tanggal 4 dan 5 Mei 2017. PPL yang dihadiri oleh 71 Penilai Publik tersebut menghadirkan narasumber dari PPPK dan MAPPI.

Di hari pertama, sesi pertama diisi oleh Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan, Arie Wibowo, yang memaparkan materi tentang prospek perekonomian Indonesia. Arie mengungkapkan bahwa ekonomi adalah salah satu indikator kemakmuran suatu negara. Pemerintah Indonesia terus menerus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Hal ini dibuktikan dengan berbagai prestasi dunia yang dicapai Indonesia dalam bidang perekonomian di tahun 2016, antara lain deifisit pada tingkat yang aman dan pengelolaan pembiayaan yang bijak (prudent) dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Industri penilai publik yang terus berkembang ini juga diharapkan mampu membantu pemerintah mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Sebagai langkah awal, Penilai Publik dapat turut serta dalam menggali potensi penerimaan negara melalui kesadaran membayar pajak.

Dalam bahasan kedua, Arie Wibowo mengenalkan regulasi baru terkait Penilai Publik yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Menyelenggarakan tertib administrasi terhadap profesi Penilai, meningkatkan perlindungan terhadap publik dan kuantitas Penilai Publik, serta menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan profesi Penilai Publik saat ini, menjadi dasar ditetapkannya peraturan tersebut. Ia mengimbau kepada seluruh peserta untuk patuh dan taat terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap regulasi baru tersebut.

Kepala PPPK, Langgeng Subur memaparkan materi terkait perkembangan Profesi Penilai di Indonesia pada sesi kedua. Secara umum, Langgeng menyampaikan bahwa saat ini persebaran Penilai Publik sudah cukup baik, dibuktikan dengan telah adanya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang membuka cabang di Indonesia wilayah timur, seperti Maluku dan Papua. Beliau berharap Penilai Publik memberanikan diri untuk membuka cabang maupun kantor di daerah yang tertinggal karena kebutuhan akan jasa penilaian di daerah tertinggal juga tidak kalah dengan kota besar. Tentu saja, hal tersebut juga dalam rangka untuk ikut membantu menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Pada sesi berikutnya, Wakil Ketua Komite Pendidikan MAPPI, Benny Supriyanto mengantar materi aspek hukum dalam penilaian. Ia berpesan agar dalam memberikan jasanya, Penilai Publik senantiasa patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

Paparan berikutnya terkait SPI 366 Penilaian untuk Tujuan Lelang yang disampaikan langsung oleh Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI), Hamid Yusuf dan Tonny Hambali. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang melatarbelakangi penyusunan SPI ini. Hamid Yusuf menyampaikan bahwa SPI 366 yang ditetapkan pada 1 Maret 2017 itu berlaku efektif mulai 1 Juni 2017.

Pada hari kedua, kegiatan PPL diisi workshop Penilaian dan Pelaporan Penilaian untuk Tujuan Lelang. Dimulai dengan pemaparan materi terkait SPI 366 oleh Hamid Yusuf dan Tonny Hambali, peserta yang telah duduk berkelompok diminta berdiskusi dan memecahkan studi kasus yang disediakan panitia. Pada akhir sesi dilakukan diskusi menyeluruh yang dipandu oleh KPSPI.

Penulis dan fotografer: Bima Jatmiko Abadi | Penyunting: Suryadi



Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan