Dunia Perbankan dianjurkan Menggunakan Jasa Profesi Penilai Publik

5/8/2017 5:08:09 PM

DENPASAR 08/05/2017 PPPK. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menyelenggarakan sosialisasi mengenai profesi Penilai kepada pengguna jasa, khususnya perbankan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Denpasar selama satu hari (03/05/2017) dengan pemateri Arie Wibowo dari PPPK dan Hamid Yusuf dari MAPPI dengan dihadiri oleh 43 perwakilan pihak perbankan di Denpasar dan sekitarnya.

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan oleh PPPK, banyak pengguna jasa di Denpasar, khususnya pihak perbankan, belum memahami mengenai profesi Penilai Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik. Hal ini menyebabkan sering timbulnya permasalahan ketika pihak perbankan membutuhkan jasa penilaian, seperti penggunaan jasa penilai ilegal dan permintaan tertentu dari pemberi tugas yang tidak sesuai dengan peraturan, standar, dan kode etik penilai. Sosialisasi ini dianggap perlu diselenggarakan dalam rangka memitigasi munculnya kembali permasalahan tersebut.

Pada sesi pertama, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan, Arie Wibowo memaparkan materi mengenai regulasi Penilai Publik. Ia mengenalkan peraturan terkini yang mengatur mengenai Penilai, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.01/2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Secara umum, Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian, serta telah mengikuti serangkaian pendidikan penilaian dan lulus Ujian Sertifikasi Penilai (USP) yang diselenggarakan oleh MAPPI. Oleh karena itu, kapabilitas Penilai Publik dalam memberikan jasa penilaian tidak perlu diragukan lagi.

Arie berharap pihak perbankan menggunakan jasa Penilai Publik untuk mendapatkan hasil penilaian yang akurat dan akuntabel, serta tidak merugikan pengguna jasa perbankan maupun pihak perbankan sendiri. Selanjutnya, Ia juga menginformasikan bahwa PPPK bekerja sama dengan otoritas pemerintah lain akan menindak tegas pihak perbankan yang tetap melanggar penggunaan jasa penilaian sebagaimana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada sesi kedua, Ketua Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI), Hamid Yusuf membahas mengenai Penilai Publik profesional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh Penilai Publik dalam memberikan jasa, yaitu peraturan perundang-undangan, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Ia mengakui bahwa setiap penilaian yang dilakukan terhadap suatu objek oleh Penilai Publik yang berbeda akan menghasilkan penilaian yang berbeda pula namun hasil penilaian tidak akan jauh berbeda karena pedomannya telah diatur dalam KEPI dan SPI. Secara umum, Hamid memaparkan keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan dan pengguna jasa perbankan ketika menggunakan jasa Penilai Publik profesional.

Peserta sosialisasi mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kritis ketika masuk ke sesi pertanyaan, menjadi salah satu indikator besarnya perhatian pihak perbankan terhadap aspek penilaian. Menutup sesi pertanyaan dan sosialisasi, peserta diimbau untuk menggunakan jasa Penilai Publik serta melaporkan kepada PPPK atau MAPPI atas Penilai Publik yang tidak mematuhi pedoman-pedoman pemberian jasa penilaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, KEPI, dan/atau SPI.

Penulis dan fotografer: Bima Jatmiko Abadi | Penyunting: Suryadi

Back to List


Eselon I Kementerian Keuangan