SEJARAH PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Pembinaan dan pengawasan profesi Akuntansi oleh Kementerian Keuangan pertama kali dilakukan oleh Direktorat Lembaga Keuangan dan Akutansi yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Moneter berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departe­men Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987, yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 1987.


Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Enam Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1992, pada tanggal 7 Juli 1992, profesi Penilai masuk ke dalam pembinaan Kementerian Keuangan.

Unit kerja yang melaksanakan tugas bidang pembinaan profesi Akuntan dan Penilai adalah Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang berada di bawah Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Moneter). Pada masa itu, Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai terdiri dari 4 (empat) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, yaitu:

  1. Subdirektorat Bina Jasa Akuntan Publik
  2. Subdirektorat Bina Jasa Penilai
  3. Subdirektorat Lembaga Pasar Modal
  4. Subdirektorat Akuntansi dan Jasa Penilai
  5. Subbagian Tata Usaha

Pada tahun 2001, Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai mengalami perubahan struktur organisasi sehingga lebih fokus pada pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik dan Penilai Publik, menjadi:

  1. Subdirektorat Pembinaan Akuntan Publik
  2. Subdirektorat Pembinaan Penilai Publik
  3. Subdirektorat Pemeriksaan Usaha Penilai Publik
  4. Subdirektorat Pemeriksaan Usaha Akuntan Publik
  5. Subbagian Tata Usaha

Pada tahun 2006, terjadi reorganisasi di tubuh Kementerian Keuangan, salah satunya adalah penggabungan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan Badan Pengawas Pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sehingga, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, unit kerja Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dikeluarkan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Unit ini kemudian berubah nama menjadi Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP). Kedudukan PPAJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. PPAJP terdiri dari 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Bagian, yaitu:

  1. Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik
  2. Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik
  3. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik
  4. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik
  5. Bagian Umum

Dengan beralihnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013, PPAJP telah ditugaskan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi eks Bapepam-LK, yaitu terkait pembinaan dan pengawasan jasa profesi Aktuaris. Dalam rangka mengakomodasi adanya penambahan fungsi pembinaan profesi Aktuaris tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa unit kerja Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai berubah menjadi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

  1. Bagian Tata Usaha, yang membawahi 3 (tiga) unit eselon IV (Subbag).
  2. Bidang Pembinaan Profesi Akuntansi, yang membawahi 3 (tiga) unit eselon IV (Subbid).
  3. Bidang Pembinaan Penilai Publik dan Aktuaris, yang membawahi 3 (tiga) unit eselon IV (Subbid)).
  4. Bidang Pemeriksaan Akuntan Publik, yang membawahi 3 (dua) unit eselon IV (Subbid)).
  5. Bidang Pemeriksaan Penilai Publik dan Aktuaris, yang membawahi 3 (tiga) unit eselon IV (Subbid).




Eselon I Kementerian Keuangan